Saturday, June 7, 2014

Hak Paten

Sejarah dan Pengertian Hak Paten
Istilah paten mulai populer sejak munculnya “Letters of Patent“ yaitu surat keputusan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Pada tahun 1623, Raja James I memberlakukan “Statute of Monopolies” yang mengatur pemberian paten hanya kepada temuan-temuan baru yang dimaksudkan untuk mendorong inventor agar mau membuka temuan atau pengetahuannya demi kemajuan masyarakat.  Paten pertama di Amerika Serikat diberikan tanggal 30 Juli  1790 atas penemuan metode produksi garam abu (potassium carbonate).
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara besama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pemegang Paten adalah iventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.

Hak-hak yang Terdapat dalam Lingkup Paten
Pemohon atau pemegang paten dapat memiliki hak tersendiri dalam melaksanakannya. Berikut ini akan dijelaskan beberapa hak yang dimaksud.
1.   Hak Prioritas
      Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut.
2.   Hak Ekslusif
Hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten.
3.   Hak Pemegang Paten
      Pemegang paten memiliki hak dalam melaksanakan paten yang dimilikinya. Berikut ini adalah penjelasannya.
a.   Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuan:
1)   dalam hal paten produk: membuat, menjual, mengimport, menyewa, menyerahkan memakai, menyediakan untuk dijual atau diserahkan produk yang diberi paten;
2)   dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam poin sebelumnya.
b.   Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi;
c.   Pemegang paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas;
d.   Pemegang paten berhak menuntut orang yang sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam poin a di atas.

Istilah Mengenai Lisensi
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasar perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan, berdasarkan keputusan DJHKI, atas dasar permohonan.
1.   Setiap pihak dapat mengajukan permohonan lisensi wajib kepada DJHKI setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten dengan membayar biaya tertentu, dengan alasan bahwa paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten;
2.   Permohonan lisensi wajib dapat pula diajukan setiap saat setelah paten diberikan atas dasar alasan bahwa paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau pemegang lisensinya dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat;
3.   Selain kebenaran alasan tersebut, lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila:
a.   Pemohon dapat menunjukan bukti yang meyakinkan bahwa ia:
1)   mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh;
2)   mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten yang bersangkutan dengan secepatnya;
3)   telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari pemegang paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak mendapat hasil; dan
b.   DJHKI berpendapat bahwa paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat.

Dasar Hukum Hak Paten
            Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang paten. Berikut ini adalah pemaparannya.
1.   Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP);
2.   Undang-undang NO.7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing the Word Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
3.   Keputusan presiden No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the protection of Industrial Property;
4.   Peraturan Pemerintah NO.34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemerintah Paten;
5.   Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1991 tentang Bentuk dan lsi Surat Paten;
6.   Keputusan Menkeh No. M.01-HC.02.1O Tahun 1991 tentang Paten Sederhana;
7.   Keputusan Menkeh No. M.02-HC.01.1O Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Pengumuman Paten;
8.   Keputusan Menkeh No. N.04-HC.02.1O Tahun 1991 tentang Persyaratan, Jangka Waktu, dan Tata Cara Pembayaran Biaya Paten;
9.   Keputusan Menkeh No.M.06.- HC.02.1O Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten;
10. Keputusan Menkeh No. M.07-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Syarat­syarat Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten;
11. Keputusan Menkeh No. M.08-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pencatatan dan Permintaan Salinan Dokumen Paten;
12. Keputusan Menkeh No. M.04-PR.07.10 Tahun 1996 tentang Sekretariat Komisi Banding Paten;
13. Keputusan Menkeh No. M.01-HC.02.1O Tahun 1991 tentang Tata Cara Pengajuan Permintaan Banding Paten.

Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah
            Berdasarkan Pasal 99 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2001. Apabila Pemerintah berpendapat bahwa suatu Paten di Indonesia sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan Negara dan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten yang bersangkutan.
            Berdasarkan Pasal 99 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2001. Keputusan untuk melaksanakan sendiri suatu Paten ditetapkan dengan keputusan Presiden setelah Presiden mendengarkan pertimbangan Menteri dan menteri atau pimpinan instansi yang bertanggungjawab di bidang terkait.
            Berdasarkan Pasal 103 UU Nomor 14 Tahun 2001. Tata cara pelaksanaan Paten oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengalihan Paten
            Paten atau pemilikan paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Hal-hal tersebut dapat terjadi karena:
1.   Pewarisan;
2.   Hibah;
3.   Wasiat;
4.   Perjanjian tertulis; atau
5.   Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Lingkup Paten
1.   Paten Sederhana
Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.
2.   Paten dari Beberapa Invensi
Dalam permohonan paten dapat diajukan satu invensi, atau beberapa invensi akan tetapi harus merupakan satu kesatuan invensi. Satu kesatuan invensi yang dimaksud adalah beberapa invensi yang memiliki keterkaitan antara satu invensi dengan invensi yang lain, misalnya suatu invensi berupa alat tulis yang baru beser-ta tinta yang baru. Alat tulis dan tinta tersebut merupakan satu kesatuan, karena tersebut khusus untuk digunakan pada alat tulis baru tersebut.
3.   Invensi yang Tidak Dapat Diberi Paten
Dalam permohonan paten dapat diajukan satu invensi terdapat objek yang tidak dapat diberi paten adalah invensi tentang:
a.   Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;
b.   Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
c.   Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
d.   Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

Jangka Waktu Perlindungan Paten
            Paten (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001) diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Paten Sederhana (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001) diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan danjangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

Pelanggaran dan Sanksi
            Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten dan menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya.
            Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus juta lima puluh juta rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten dan menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya.

Permohonan Paten
            Permohonan paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat). Pemohon wajib melampirkan:
1.   surat kuasa khusus, apabila permohonan diaiukan melalui konsultan paten terdaftar selaku kuasa;
2.   surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu;
3.   deskripsi, klaim, abstrak: masing-masing rangkap 3 (tiga).

Kegunaan Paten
Menurut Munandar dan Sitanggang (2008) ada empat alasan mengapa sistem paten diciptakan. Alasan-alasan tersebut antara lain:
1.   Untuk mengadakan penciptaan itu sendiri;
2.   Untuk menyebarluaskan penemuan yang sudah diperoleh;
3.   Untuk menginvestasikan sumber daya yang diperlukan guna melakukan eksperimen, produksi dan pemasaran atas penemuan yang ada;
4.   Untuk mengembangkan dan menyempurnakan penemuan-penemuan terdahulu.
            Paten merupakan pendorong bagi dilakukannya berbagai kegiatan riset dan pengembangan secara efisien yaitu mendorong berbagai perusahaan menyediakan anggaran besar untuk penelitian, riset dan pengembangan suatu produk. Paten sering dikritik sebagai alat kaum kapitalis memanfaatkan posisi dominannya, karena mereka dapat membayar untuk memanfaatkan suatu penemuan. Indonesia sangat kaya dengan warisan budaya, jika perlindungan hukum mengenai paten tidak diterapkan dengan baik, orang yang berbakat di bidang teknologi dan komputer akan pindah ke negara lain yang lebih menghargai karyanya.

Monday, April 28, 2014

Green Manufacturing

Pembahasan kali ini adalah mengenai green manufacturing yang materinya didapat dari seminar "Green Manufacturing untuk Mencapai Industri yang Berkelanjutan" dengan narasumber PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk. dan juga dosen dari jurusan teknik industri ITS dan Universitas Gunadarma. Seminar tersebut diadakan pada tanggal 02 April 2014 di Auditorium Kampus D Universitas Gunadarma.

Green manufacturing adalah suatu metode untuk meminimalkan limbah dan polusi yang disebabkan oleh proses manufaktur (Foster, 2001). Green manufacturing mendasarkan pada sistem produksi yang berkelanjutan (sustainable production system) dalam menghasilkan sebuah produk. Produk industri tersebut memiliki siklus hidup, mulai dari perancangan, pembuatan, distribusi, pemanfaatan dan sisa produk yang memiliki dampak kerusakan terhadap lingkungan dan kesehatan, serta mengkonsumsi sumber daya alam seminimal mungkin (material dan energi). Industri yang menerapkan green manufacturing akan memiliki performa industri yang ramah lingkungan serta efisien dari segi ekonomi. Green manufacturing merupakan suatu gerakan baru dalam dunia industri atau dunia manufaktur dimana meminimalisir sampah atau gas buang yang dihasilkan dari proses produksi “zero emission strategy”. Konsep dasar dari green manufacturing yaitu “we borrow the earth from our descendants”. Sampah atau emisi yang dihasilkan dari hasil produksi lama-lama akan merusak bumi, padahal kita harus menjaga bumi ini untuk kelangsungan hidup anak cucu kita nanti. Maka dari itu dibuatlah suatu gerakan baru dalam dunia manufacture yaitu green manufacturing agar sampah atau emisi yang dihasilkan dapat diolah kembali atau dapat diatasi dalam proses pembuangannya agar tidak merusak bumi baik secara langsung maupun tidak langsung.
PT. Indocement menerapkan konsep ekonomi hijau untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan namun tetap memberikan profit bagi perusahaan. Green manufacturing dipilih oleh PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk karena peran sertanya dalam perbaikan lingkungan hidup. Indocement dianugerahi penghargaan "Indonesia Green Awards"  karena dinilai telah memberi inspirasi kuat kepada publik dalam masalah lingkungan, antara lain dengan upaya penggunaan bahan bakar alternatif dalam proses produksi semen dan mengurangi emisi debu berdasarkan standar nasional. Selain itu Indocement juga menanam dan membudidayakan tanaman Jarak Pagar (Jatropha Curcas) di lahan bekas tambangnya. Dikemukakannya bahwa Indocement adalah perusahaan pertama di Indonesia yang berhasil menyelesaikan Proyek Mekanisme Pambangunan Bersih (Clean Development Mechanism (CDM) berupa proyek bahan bakar alternatif, yang bertujuan mengurangi emisi CO2 dengan mengunakan bahan bakar alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil dalam proses produksi semen. Bahan bakar alternatif yang digunakan, katanya, antara lain berupa bio-fuels, serta bahan bakar yang memiliki emisi CO2 netral seperti sekam padi, cangkang  sawit, sawdust, sludge paper, dan lainnya. Di samping itu, sejak 2007, Indocement telah mengembangkan perkebunan Jarak Pagar di seluas 170 hektar lahan bekas tambang batu kapur, yang bertujuan untuk merevitalisasi lahan tersebut. Tanaman jarak digunakan untuk dibuat menjadi bio-fuels yang digunakan sebagai salah satu bahan alternative.
PT. Indocement juga menjelaskan mengenai waste management hierarchy yaitu penanganan masalah sampah tergantung dengan waste volume yang ada.Membahas mengenai industrial waste terkait juga dengan limbah B3. Pengertian limbah B3 berdasarkan BAPEDAL (1995) yaitu setiap hasil bahan sisa (limbah) suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) karena sifat (toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity) serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan dan merusak kesehatan manusia. Membahas mengenai industrial waste terkait juga dengan limbah B3. Dalam pengelolaan limbah B3 ini, prinsip pengelolaan dilakukan secara khusus yaitu from cradle to grave. Pengertian from cradle to grave sendiri adalah pencegahan pencemaran yang dilakukan dari sejak dihasilkannya limbah B3 sampai dengan di timbun / dikubur (dihasilkan, dikemas, digudangkan / penyimpanan, ditransportasikan, di daur ulang, diolah, dan ditimbun / dikubur). Pencegahan atau pengelolaan limbah B3 didasarkan pada karakteristiknya agar mendapat atau menghasilkan penanganan yang lebih tepat.

Sumber tambahan: 

Thursday, April 17, 2014

Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif atau khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalannya dari permulaan munculnya ciptaan, cara memperkenalkannya adalah dengan mengumumkan. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Ciptaan yang telah dikenal oleh banyak orang selanjutnya diperbanyak. Yang dimaksud dengan pencipta itu sendiri adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian yang diciptakan dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pibak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.  Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.
Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Perlindungan Terhadap Hak Cipta
Undang-undang Hak Cipta (UUHC) pertama kali diatur dalam undang-undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian diubah dengan undang-undang No.7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 diubah lagi dengan undang-undang No.12 Tahun 1997. Di tahun 2002, UUHC kembali mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-undang No.19 Tahun 2002. Beberapa peraturan pelaksanaan di bidang hak cipta adalah sebagai berikut:
1.      Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 Jo Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;
2.      Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;
3.      Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;
4.      Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;
5.      Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Pesetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia;
6.      Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris;
7.      Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesanan Berne Convention For The Protection Of Literary and Artistic Works;
8.      Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty;
9.      Keputusan Presiden RI No.74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT);
10.  Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.Ol-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan;
11.  Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta;
12.  Surat Edaran Menteri Kehakiman RI l\Jo.M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;
13.  Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.

Pengalihan Hak Cipta
Hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena berbagai hal. Hal-hal tersebut antara lain:
1.      pewarisan;
2.      hibah;
3.      wasiat;
4.      perjanjian tertulis; atau
5.      sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ciptaan yang Dilindungi
Ciptaan yang dilindungi ialah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ciptaan tersebut meliputi karya:

1.      Buku, program komputer, pamflet, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2.      Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3.      Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4.      Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5.      Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
6.      Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gam bar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7.      Arsitektur;
8.      Peta;
9.      Seni batik;
10.  Fotografi;
11.  Sinematografi;
12.  Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
Hak cipta atas hasil kebudayaan rakyat atau hasil ciptaan yang tidak diketahui penciptanya maka negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya. Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.

Hak Moral dan Hak Ekonomi Atas Suatu Ciptaan Beserta Hak Terkait
Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak terkait adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta yaitu hak eksklusif bagi pelaku yang memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan, bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

Jangka Waktu Perlindungan Suatu Ciptaan
Hak cipta atas ciptaan diatur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 UU HC. Berikut ini adalah ciptaan yang dilindungi dengan adanya hak cipta sesuai pasal tersebut.
1.      Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2.      Drama atau drama musikal, tari, koreografi;
3.      Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni patung dan seni Pahat;
4.      Seni batik;
5.      Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
6.      Arsitektur;
7.      Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain;
8.      Alat peraga;
9.      Peta;
10.  Terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai;
Hak cipta atas ini berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika dimiliki 2 (dua) orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.
Hak cipta atas ciptaan juga diatur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 UU HC. Berikut ini adalah ciptaan yang dilindungi dengan adanya hak cipta sesuai pasal tersebut.
1.      Program komputer, sinematografi, fotografi, database, karya hasil pengalihwujudan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan;
2.      Perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.
Apabila suatu ciptaan dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum, hak cipta berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Hak cipta yang dimiliki/dipegang oleh negara berdasarkan Pasal lO ayat (2) UUHC berlaku tanpa batas waktu dan Pasal ll ayat (1) dan ayat (3) UUHC berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diketahui umum.

Pelanggaran dan Sanksi
Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak ekslusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hal tersebut tanpa seizin pemegangnya. Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, hal-hal sebagai berikut:
1.      Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
2.      Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
3.      Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.
4.      Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:
a.       Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
b.   Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
(i)   pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
(ii) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
(iii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
5.      Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial;
6.      Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
7.      Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
8.      Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.
Hal-hal yang dapat pencipta atau pemegang hak cipta lakukan jika ada pihak yang melakukan pelanggaran antara lain:
1.      Mengajukan permohonan Penetapan Sementara ke Pengadilan Niaga dengan menunjukkan bukti-bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran. Penetapan Sementara ditujukan untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalurperdagangan, termasuk tindakan importasi, serta menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
2.      Mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta (putusan sela);
3.      Melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak penyidik POLRI dan/atau PPNS DJHKI.
Berikut ini adalah ketentuam pidana/sanksi jika terdapat pelanggaran terhadap hak cipta.
1.      Pasal 72 ayat (1) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
2.      Pasal 72 ayat (2) : Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3.      Pasal 72 ayat (3) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
4.      Pasal 72 ayat (4) : Barangsiapa melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
5.      Pasal 72 ayat (5) : Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
6.      Pasal 72 ayat (6) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
7.      Pasal 72 ayat (7) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
8.      Pasal 72 ayat (8) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
9.      Pasal 72 ayat (9) : Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
10.  Pasal 73 ayat (1) : Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta atau hak terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.
11.  Pasal 73 ayat (2) : Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

Permohonan Pendaftaran Ciptaan
            Bagi yang ingin mengajukan permohonan untuk mndaftarkan ciptaannya dapat melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan. Berikut ini adalah prosedur permohonan pendaftaran ciptaan.
1.   Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan dengan eara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 3 (tiga).
2.   Pemohon wajib melampirkan:
a.   surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
b.   contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut:
1)      buku dan karya tulis lainnya: 2 (dua) buah yang telah dijilid dengan edisi terbaik.
2)      apabila suatu buku berisi foto seseorang harus dilampirkan surat tidak keberatan dari orang yang difoto atau ahli warisnya.
3)      program komputer: 2 (dua) buah disket/ed disertai buku petunjuk pengoperasian dari program komputer tersebut.
4)      CD/VCD/DVD: 2 (dua) buah disertai dengan uraian eiptaannya;
5)      alat peraga: 1 (satu) buah disertai dengan buku petunjuknya;
6)      lagu: 10 (sepuluh) buah berupa notasi dan atau syair;
7)      drama: 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya;
8)      tari (koreografi): 10 (sepuluh) buah gambar atau 2 (dua) buah rekamannya;
9)      pewayangan: 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya;
10)  pantonim: 10 (sepuluh l buah gambar atau 2 (dual buah rekamannya;
11)  karya pertunjukan: 2 (dua) buah rekamannya;
12)  karya siaran: 2 (dua) buah rekamannya;
13)  seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo dan gambar: masing­masing 10 (sepuluh) lembar berupa foto;
14)  seni ukir, seni pahat, seni patung, seni kerajinan tangan dan kolase: masing­masing 10 (sepuluh) lembar berupa foto;
15)  arsitektur: 1 (satu) buah gambar arsitektur;
16)  peta: 1 (satu) buah;
17)  fotografi: 10 (sepuluh) lembar;
18)  sinematografi: 2 (dua) buah rekamannya;
19)  terjemahan: 2 (dua) buah naskah yang disertai izin dari pemegang hak cipta;
20)  tafsir, saduran dan bunga rampai: 2 (dua) buah naskah;
c.   salinan resmi serta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisir notaris, apabila pemohon badan hukum;
d.   fotokopi kartu tanda penduduk; dan
e.   pembayaran biaya permohonan.
3.   Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan pemegang hak ciptanya bukan si pencipta sendiri, pemohon wajib melampirkan bukti pengalihan hak cipta tersebut.

Sumber: